Rabu, 26 Januari 2011

Peran Masyarakat Mendukung Program K2I


OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH UNTUK MENGEFEKTIFKAN PROGRAM K2I

Oleh:
AZRANI ERY SAPUTRA,S.Pi


PENDAHULUAN

Permasalahan yang komplit dan beragam memanglah menjadi dilema sejak awal manusia dilahirkan sejak kini dan setiap saat kondisi tersebut makin kritis seiring berkembangnya zaman. Semua masalah yang timbul sebenarnya berawal karena tidak serius dan konsisitennya pengelolaan sebuah objek dalam sistem yang ada, sehingga apa yang dikatakan orang sebagai “Masalah Sosial” pun bermunculan seperti halnya jamur yang tumbuh subur dimusim hujan.
Melihat fenomena sosial kemasyarakatan yang ada di Riau pada umumya, akan tampak ditengah gemerlapnya kota bertuah ini ternyata masih banyak penduduknya yang masih dibawah garis kemiskinan, anak-anak yang putus sekolah dan beragam permasalahan lain yang perlu rasanya dibenahi agar tercipta masyarakat yang ideal. Sperti yang dikatakan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang memiliki peradaban maju. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa Riau kedepannya harus mempunyai peradaban maju dan dapat menekan permasalahan-permasalah yang menghambat terciptanya sebuah peradaban yang maju.
Ironis memang, ketika kita dihadapkan pada kondisi dimana bumi yang kaya akan minyak baik diatas maupun dibawahnya (minyak bumi dan minyak sawit) ini ternyata menyimpan pula orang-orang yang perlu mendapat uluran tangan. Kenyataan ini dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Satu contoh kasus yang bisa menjadi indikasi  akan kemiskinan adalah kasus busung lapar yang ditemukan dibeberapa daerah yang ada di Riau. Jelas, ketika kasus-kasus seperti ini muncul, rasanya tidak mungkin jika anak-anak yang dilanda kekurangan gizi (Busung lapar) ini punya keluarga yang lebih jika dipandang sisi ekonominya.
Waktu terus berlalu, seiring pergantian kepemimpinan di negeri Riau yang katanya bertuah ini, maka berganti pula sosok pemimpin sekaligus program-program kerjanya kedepan. Bisa jadi ketika melihat fenomena seperti yang digambarkan diatas, muncullah program K2I yang dicanangkan oleh Gubernur Riau sekarng yakni Rusli Zainal. Dari kepanjangan K2I ini saja kita dapat melihat adanya gambaran bahwa negeri ini butuh perhatian yang serius terhadap apa yang disebut Kemiskinan, kebodohan dan Infrastrusktur (K2I).
Jelas sekali bahwa target sasaran yang ingin dicapai dari slogan K2I adalah perbaikan kedepan terhadap permasalahan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur wilayah ini agar  lebih baik. Ketika berbicara tentang tawaran berupa konsep yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kebijakan pembangunan, maka kita akan langsung dihadapkan pada sebuah manajeman berbasis keanggotaan artinya sebagai seorang Program Desaigner perlu perancangan yang matang dan terstruktur hingga nantinya diharapkan menghasilkan output yang optimal dan berdaya guna bagi objek sasarannya.
Namun apalah artinya ketika objek sasaran yakni masyarakat yang dituju ternyata hanya sebagian atau mungkin mereka tak tau menahu tentang apa yang akan mereka dapatkan dari program tersebut. Oleh karena itu penulis mencoba untuk medeskripskan seperti apa peran yang mesti dilakukan oleh elemen masyarakat guna menyambut program yang dicanangkan untuk mereka. Sehingga mereka tau dan setidaknya dapat menjadi kontrol bagi pembuat kebijakan untuk dapat menjalankan tawaran konsep yang mereka ajukan (dalam hal ini program K2I), sehingga harapan besar yakni program tersebut tidak sia-sia adanya.

1. K2i DAN REALITA DIMASYARAKAT
K2I, sebuah konsep program pemberantasan kemiskinan dan kebodohan serta pembangunan infrastuktur di Riau. Ketika berbicara masalah kemiskinan dan kebodohan memang kenyataan dilapangan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau mencatat 22,19 persen dari total 4,5 juta jumlah penduduk, merupakan bukti nyata kemiskinan warganya. (www.kompas.com). Walaupun data yang dipaparkan ini menurut sebagaian orang diragukan keabsahannya. Namun yang jelas angka ini cukup lumayan jika kita katakan bahwa masyarakat yang mendiami bumi Melayu ini masih banyak yang miskin.
Sementara sisi kebodohan yang disorot pemerintah dalam programnya ini jika kita analisa merupakan kondisi awal dimana banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Karena jelas ketika banyak generasi negeri ini yang tak lagi dapat mengenyam pendidikan sekolah otomatis bibit-bibit kebodohan akan bermunculan. Dan ternyata jumlah anak Riau yang putus sekolah seperti dikatakan oleh Gubernur Riau Rusli Zainal dalam sebuah tulisan www.Kompas.com, Pendidikan Jarak Jauh, Pilihan Terbaik Atasi Angka Putus Sekolah yang mengutip hasil Sensus Penduduk Nasional 2003, sebanyak 54,23 persen penduduk Riau hanya berpendidikan SD. Artinya setengah dari umlah penduduk Riau yang tidak dapat bersekolah lagi. Selebihnya 19,72 persen berpendidikan SLTP, dan hanya 26,05 persen saja yang berpendidikan SLTA dan berpendidikan tinggi.angka yang cukup membuat kita prihatin.
 Dalam melakukan pemberantasan kemiskinan, pemerintah memiliki program prioritas, seperti redistribusi asset produktif dengan target sekitar 10 ribu hektare lahan produktif diberikan kepada masyarakat miskin. Ini diberikan untuk masyarakat kelompok prasejahtera dan sejahtera. Untuk satu kepala keluarga akan mendapatkan masing-masing tiga hektare. Program kedua dari pemberantasan kemiskinan adalah pemberian modal usaha kepada 200 desa dengan total anggaran sebesar Rp 500 juta per desa. Dengan ini diharapkan akan terwujud home industri dari salah satu keluarga. Sedangkan untuk program ketiga yakni berupa sertifikasi lahan rakyat dengan pemberian 10.000 personil guna memberikan kepastian hukum atas tanah dan lahan masyarakat merupakan langkah baik. (Sudaryanto: 2004).
Program yang telah diajukan oleh pemerintah Provinsi Riau ini, ternyata cukup antusias disambut oleh masyarakat. Hal ini memang sebuah langkah tepat dalam melakukan memajukan Riau ini kedepan.
2. PERAN MASYARAKAT SEBAGAI OBJEK SASARAN
2.1. Sosialisasi dan kontroling
Melihat fenomena tersebut, maka ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar, sudah seberapa jauh pemerintah daerah Riau mengadakan sosialisasi sehingga pengetahuan terhadap program K2i ini dapat menyebar dan diketahui seluruh masyarakat Riau khususnya.
Sebenarnya banyak hal yang ingin disampaikan ketika program K2i ini dibuat. Karena muncul sedikit keraguan ketika program ini disosialisasikan hanya dalam bentuk pernyatan dimedia cetak dan elektronik atau hanya dipemberitaan situs, apa mungkin masyarakat dikalangan bawah dan masyaarakat desa-desa pelosok dapat mengetahui secara mendetail tentang program ini.
Untuk itu perlu adanya skedul kerja yang disodorkan dalam bentuk buku atau mungkin selebaran yang dijelaskan secara detail program kerja, fokus sasaran dan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan program K2i. Jika hal ini tidak diperhatikan akan dikahawatirkan terbentuk lagi wacana berupa pertanyaan lain tentang seberapa besar komitmen pemerintah dengan program yang ditawarkannya, sementara detail kerja program tidak dipaparkan.
Untuk itu perlu adanya peran masyarakat yang tau tentang program ini untuk membantu menjalankan salah satu konsep dalam manajemen yakni Pengawasan, dalam artian pengawasan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan program K2i ini tidak bersifat menghukumi, namun perannya disini sebagai pengontrol agar skedul program dapat berjalan lancar. Selain itu perlu adanya fokus yang jelas serta jangka waktu yang harus dicapai terhadap sasaran program tersebut dan ini dipublikasikan.
2.2. Organisasi dan Kelembagaan Daerah
            Sebenarnya dukungan terhadap program K2i ini, tidak hanya dari kalangan kelas atas sebagai pembuat kebijakan, namun kerja ini perlu disukses oleh semua masyarakat. Banyak hal yang dapat dibuat oleh elemen masyarakat apalagi bagi daerah yang perlu perhatian besar terhadap semua bentuk sasaran program ini. Kita tau bahwa dari setiap kabupaten yang ada di Riau itu sendiri memiliki banyak organisasi terutama organisasi kepemudaan dan mahasiswa, sebenarnya peran dan fungsi mereka dapat diarahkan untuk kemajuan program ini. Dengan cara mengikut sertakan mereka dalam mensosialisasikan K2i. Sehingga jalannya program ini dapat lebih efektif dengan adanya kondisi lapangan yang dapat langsung dilihat dilapangan.

PENUTUP
3.1. Kesimpulan
            Program K2I memang sangat tepat dijalankan dimana kondisi masyarakat Riau yang umumnya masih sangat perlu perhatian yang lebih, mulai dari masyarakat miskinnya, fenomena anak putus sekolah sebagai pemicu kebodohan  sampai dengan pembangunan infrastuktur dibebagai wilayah.
Kerja ini perlu adanya dukungan dari semua fihak untuk itu sangat diperlukan sosialisasi yang lebih pada masyarakat, mengenai target dan fokus sasaran  daerah hingga jangka waktu penyelesaiannya, sehingga  masyarakat dapat memberikan masukan ketika salah satu program tersebut tidak maksimal berjalan.

DAFTAR PUSTAKA
1. Angka Kemiskinan di Riau Tidak Riil http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/30/sumbagut/1654515.htm.
2. Pendidikan Jarak Jauh,Pilihan Terbaik Atasi Angka Putus Sekolah http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/20/dikbud/pili09.htm.
3. Sudaryanto; 2004. Kebijakan 2005 perlu Didukung Sepenuhnya
dalam  http://www.bangrusli.net/detail.php?id=841.








1 komentar:

  1. "Pilihan Terbaik Atasi Angka Putus Sekolah yang mengutip hasil Sensus Penduduk Nasional 2003, sebanyak 54,23 persen penduduk Riau hanya berpendidikan SD"

    -koreksi pak,,sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran angka 0 (1990, 2000, 2010)
    mungkin yang bapak maksudkan adalah data hasil sensus pertanian, yang juga dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 3 (1993, 2003, 2013)

    BalasHapus